Program Pelatihan Penilaian Resiko Anti Money Laundering - excellence.asia

Program Pelatihan Penilaian Resiko Anti Money Laundering

PENILAIAN RISIKO DALAM RANGKA ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENDANAAN TERORISME PADA SEKTOR INDUSTRI KEUANGAN NON BANK (IKNB)

0 Participant(s)
0 Review

Buy This Course

Course Fee (IDR)

IDR 30.000.000

Share Course

  • Course Type

    Inhouse

  • Course Duration

    16

  • Course Location

    Kota Administrasi Jakarta Pusat

  • Course Max Participant

    40

Course Description

Course Summary

Implementasi rezim Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Indonesia mengalami pergeseran dari yang sebelumnya bersifat rule-based menjadi principle-based atau risk-based yang ditandai dengan diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan (POJK APU PPT).

Salah satu pokok perubahan pengaturan dalam POJK APU PPT tersebut yaitu Penyedia Jasa Keuangan (PJK) di Sektor Perbankan, Pasar Modal, dan Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) memiliki kewajiban untuk melakukan identifikasi, penilaian, dan memahami risiko Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPU dan TPPT). Dengan menerapkan program APU PPT sesuai pendekatan berbasis risiko TPPU dan TPPT (Money Laundering and Terrorism Financing Risk Based Approach/ML and TF RBA), maka PJK dapat memastikan tindakan pencegahan TPPU dan TPPT yang dilakukan telah sepadan dengan riisiko yang telah diidentifikasi. Selanjutnya, melalui penerapan program APU PPT yang berbasis risiko TPPU dan TPPT (ML and TF RBA), PJK juga akan mampu mengalokasikan sumber dayanya secara lebih efektif dan efisien.

Dari beberapa kasus pencuciang uang yang pernah dilaporkan transaksinya  oleh pihak pelapor (PJK), dianalisa oleh PPATK kemudian disidik oleh aparat penegak hukum kemudian diputus di persidangan, diketahui bahwa sebagian besar industri keuangan yang disalahgunakan oleh para pelaku dalam melakukan TPPU telah bergeser trendnya dari industri perbankan ke industry keuangan lainnya. Hal ini disebabkan karena semakin ketatnya ketentuan yang diwajibkan oleh pihak regulator (Bank Indonesia dan atau OJK) untuk menutup celah gerak para pencuci uang di lembaga perbankan sehingga para pelaku pencucian uang cenderung mencari alternatif celah lembaga keuangan lainnya yakni industri keuangan nonbank (IKNB) untuk menjadi sarana TPPU dan TPPT.

Kebutuhan penilaian risiko pencucian uang tersebut juga sejalan dengan rekomendasi yang disampaikan oleh FATF yakni Rekomendasi FATF no. 1 yang menyebutkan bahwa setiap negara harus mengidentifikasi, menilai, dan memahami tentang risiko pencucian uang dan pendanaan teroris bagi negara, dan harus mengambil tindakan, termasuk menunjuk otoritas atau mekanisme untuk mengkoordinasikan tindakan guna menilai risiko dan penerapan sumber daya yang bertujuan untuk memastikan risiko tersebut telah diantisipasi secara efektif serta negara harus mewajibkan lembaga keuangan, lembaga non keuangan/penyedia barang dan/atau jasa, lembaga profesi untuk mengidentifikasi, menilai dan mengambil tindakan yang efektif untuk mengurangi pencucian uang dan risiko pendanaan teroris.

Rekomendasi FATF ini mengajak negara-negara di dunia untuk melakukan pencegahan dan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme dengan menggunakan pendekatan berbasis risiko (risk based) yang dipandang lebih efektif dalam melengkapi pendekatan aturan (rulebase). Sektoral Risk Assesment (SRA) atau disebut juga dengan penilaian risiko sektoral dari kacamata anti pencucian uang dapat didefinisikan sebagai kegiatan mengukur atau menilai besaran risiko suatu industri (sektor) terhadap kemungkinan digunakannya sebuah industri (keuangan) sebagai sarana melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang dan/atau Terorisme (TPPU/PT). SRA merupakan bagian dari kegiatan penilaian (assesment) yang lebih besar atau disebut dengan National Risk Assesment (NRA) hanya perbedaannya pada SRA penekanannya lebih kepada suatu industri (sektor).  

Keharusan masing-masing PJK untuk melaksanakan penilaian risiko tersebut selain tertuang dalam ketentuan technical compliance FATF no 1.10 bahwa seluruh financial institusi dan DNFBPs harus melakukan langkah-langkah yang memadai dalam hal mengidentifikasi, menilai, memahami risiko ML/TF nya masing-masing baik terhadap (profil nasabah, negara/wilayah, produk, layanan, transaksi atau delivery channels) hal ini juga tertuang dalam POJK NOMOR 12 /POJK.01/2017 tentang PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME DI SEKTOR JASA KEUANGAN  yang secara jelas disebutkan dalam pasal 2 bahwa: PJK wajib mengidentifikasi, menilai, dan memahami risiko tindak pidana Pencucian Uang dan/atau tindak pidana Pendanaan Terorisme terkait dengan nasabah, negara atau area geografis, produk, jasa, transaksi atau jaringan distribusi (delivery channels), termasuk kewajiban untuk:

 

  • mendokumentasikan penilaian risiko;
  • mempertimbangkan seluruh faktor risiko yang relevan sebelum menetapkan tingkat keseluruhan risiko, serta tingkat dan jenis mitigasi risiko yang memadai untuk diterapkan;
  • mengkinikan penilaian risiko secara berkala; dan
  • memiliki mekanisme yang memadai terkait penyediaan informasi penilaian risiko kepada instansi yang berwenang.

 

Salah satu tujuan dari pendekatan berbasis risiko ini adalah agar PJK dan lebagai otoritas lebih memfokuskan sumber daya dan upaya kepada risiko kunci (key risk) yang telah diidentifikasi dengan harapan risiko tersebut dapat di mitigasi secara lebih spesifik. Dengan mengetahui adanya kewajiban tersebut yang telah diutarakan oleh dunia Internasional dan juga akan diterapkan oleh regulator PJK dalam hal ini OJK, maka sudah keharusan bagi setiap PJK untuk perlu memahami cara melakukan risk assessment untuk perusahaanya masing-masing dengan harapan apabila pihak regulator telah memberlakukan aturan dan ketentuan bagi PJK bank untuk melaksanakan rpenilaian risiko  internal bank masing-masing, maka pihak bank tidak menemukan kesulitan dalam menerapkannya.

Maximum Participant

40 Participants

Course Language

Indonesia

Course Core Competencies

Planning and Initiative, Sustaining Functional

At the end of this course, participants will be able to…

Pelatihan ini ditujukan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif kepada para peserta pelatihan tentang cara melakukan penilaian risiko pencucian uang dan pendanaa terorisme sesuai standar internasional yang berlaku yang juga diharapkan akan dapat memudahkan bagian APU PPT dalam mengidentifikasi, menilai dan memahami risiko TPPU dan ML di industri IKNB, yang cakupan pembelajarannya meliputi:

  1. Proses penerimaan, identifikasi dan pelaporan nasabah dengan baik;
  2. Proses Identifikasi nasabah berisiko tinggi;
  3. peserta dapat memahami lebih komprehensif mengenai Mendukung pelaksanaan anti pencucian uang di lingkungan internal bank.
  4. Peserta akan memahami apakah penilaian risiko APU PPT, manfaat dan latar belakangnya bagi sector IKNB
  5. Peserta akan memahami gambaran hasil NRA, RRA dan SRA
  6. Peserta akan memahami Tahapan penilaian risiko
  7. Peserta akan memahami Metodologi penilaian risiko
  8. Peserta akan memahami Faktor risiko ancaman, kerentanan dan dampak
  9. Peserta akan memahami Skala risiko dan conversi risiko
  10. Peserta akan memahami Penentuan Key Risk (Point of Concern)
  11. Peserta akan memahami apakah heat map risiko dalam proses evaluasi risiko
  12. Peserta akan memahami penentuan priority action hasil penilaian risiko

Who should take this course? Who should not?

 

  • Sasaran Pelatihan

 

  1. Peserta Middle level untuk peningkatan pengetahuan dalam melakukan penilain risiko
  2. Peserta Upper level untuk penyempurnaan dalam penyusunan aturan dan kebijakan internal perusahaan dengan pendekatan berbasis risiko  
  3. Peserta Kantor Pusat, UKK Pusat, Divisi Kepatuhan untuk peningkatan pengetahuan mengenai penilaian risiko yang tidak hanya untuk mematuhi kebijakan OJK (POJK 2017) dan juga rekomendasi FATF selain itu juga bagi kepentingan internal bank dalam rangka memitigasi risiko PJK menjadi sarana atau target pencucian uang dan pendanaan terorisme.  

What participants will need to know or do before joining this course?

none

Course Methods

workshop, case study, discussion

Course Content

    Day 1
  • Lecture 1

    Perkembangan Rezim Anti Money Laundering di Indonesia
  • Lecture 2

    Identifikasi TKM dan Kategori High Risk Customer berdasarkan Per. Kepala PPATK No 02/2015
  • Lecture 3

    Identifikasi LTKT (Laporan Transaksi Keuangan Tunai)
  • Lecture 4

    Modus dan Tipologi TPPU & Sharing Kasus TPPU
    • Day 2
  • Lecture 1

    Praktek Penilaian Risiko (tahap Identifikasi)
  • Lecture 2

    Metodologi Penilaian Risiko
  • Lecture 3

    Tahapan Penilaian Risiko
  • Lecture 4

    Aturan dan ketentuan mengenai penilaian Risiko
  • Lecture 5

    Risiko dalam pendekatan (risk based) pada IKNB
  • Lecture 6

    Praktek Penilaian Risiko Analisis dan Evaluasi Risko

Profile Trainer

Please login to view this

Industry Expertise :  Other Services

Trainer Skills :  Account Management, Business Analysis, Financial Accounting, Interviewing

Trainer Education

  • 1.
  • Degree
  • Institution
  • Major
  • Year
  • : S1
  • : Universitas Udayana
  • :  - Fakultas Ekonomi, Jurusan : Manajemen
  • : 2002
  • 2.
  • Degree
  • Institution
  • Major
  • Year
  • : S2
  • : Universitas Indonesia
  • : - S2 Magister Akuntansi
  • : 2015

Trainer Work Experience

  • 1.
  • Position
  • Office
  • Field
  • From
  • : Using Analytical Tools to Combat Corruption
  • : APG/EAG Joint Typologies & Capacity Building Workshop, 23-27 September, 2013 di Ulaanbaatar, Mongoli
  • : Other Services
  • : 2013
  • 2.
  • Position
  • Office
  • Field
  • From
  • : Egmont Working Group Meeting
  • : 20–24 Januari 2013 di Oostende, Belgium
  • : Other Services
  • : 2013
  • 3.
  • Position
  • Office
  • Field
  • From
  • : APG/ASEAN Workshop on Suspicious Transaction Reporting
  • : 14-17 Maret 2011 di Malaysia
  • : Other Services
  • : 2011
  • 4.
  • Position
  • Office
  • Field
  • From
  • : Egmont Plenary Meeting and Working Group
  • : 27 Juni –1 Juli 2010 di Cartagena, Colombia
  • : Other Services
  • : 2010
  • 5.
  • Position
  • Office
  • Field
  • From
  • : “Regional Basic Analytical Skills Workshop”
  • :  by Bank Negara Malaysia and AUSTRAC, 22-26 Juni 2009 di Malaysia
  • : Other Services
  • : 2009
  • 6.
  • Position
  • Office
  • Field
  • From
  • : June 2003 – May 2004 Tax Accounting Staff
  • :  PT. Haseda Remindo
  • : Other Services
  • : 2004
  • 7.
  • Position
  • Office
  • Field
  • From
  • : November 2004 – September 2006 Tax Supervisor
  • : PT. Indomarco Prismatama
  • : Wholesale & Retail Trade; Repair of Motor Vehicles, Motorcycles & Personal & Household Goods
  • : 2005
  • 8.
  • Position
  • Office
  • Field
  • From
  • : October 2006 – October 2007 Section Head Accounting/Finance
  • : PT. Takagi Sari Multi Utama
  • : Other Services
  • : 2006
  • 9.
  • Position
  • Office
  • Field
  • From
  • : 2010 – 2011, Anggota Tim Asistensi
  • : Satgas Pemberantasan Mafia Hukum
  • : Other Services
  • : 2010
  • 10.
  • Position
  • Office
  • Field
  • From
  • : November 2007 – December 2012 Analis dan Peneliti Transaksi Keuangan
  • : PATK
  • : Other Services
  • : 2008

Professional Qualification/Certification

  • 1.
  • Certificate
  • Institution
  • Field
  • : Sertifikasi Certified Fraud Examiner
  • : Sertifikasi Certified Fraud Examiner
  • : Accounting
  • 2.
  • Certificate
  • Institution
  • Field
  • : Diklat Konsultan Pajak
  • : Brevet C, 2006 di LP3 Artha Bakti, Jakarta
  • : Tax Strategy
  • 3.
  • Certificate
  • Institution
  • Field
  • : Diklat Konsultan Pajak
  • : Brevet A/B, 2004 di LP3 Artha Bakti, Jakarta
  • : Tax Strategy
  • 4.
  • Certificate
  • Institution
  • Field
  • : Analyst Notebook Training
  • : ICITAP-US Department of Justice, Bogor, November 17-21, 2014
  • : Data Analysis
  • 5.
  • Certificate
  • Institution
  • Field
  • : PEACE Investigative Interview Training
  • : USAID-KPK, Jakarta, 20-24Januari, 2014
  • : Interviewing
  • 6.
  • Certificate
  • Institution
  • Field
  • : “Forensic Accounting & Investigative Audit”
  • : LPAI, Bandung, 3-4Juli, 2012
  • : Accounting
  • 7.
  • Certificate
  • Institution
  • Field
  • : “Role of the Bank in preventing and combating Money-Laundering and Banking Crime”
  • : 22-23 April, 2009 di Palembang
  • : Accounting
  • 8.
  • Certificate
  • Institution
  • Field
  • : “Combating Organized Crime and Money laundering Training”
  • : 19-21 Agustus, 2008 di Solo
  • : Financial Accounting
  • 9.
  • Certificate
  • Institution
  • Field
  • : “Basic Banking Operation Training”
  • :  by FCPP, 5 Juni 2008 di Jakarta.
  • : Accounting
  • 10.
  • Certificate
  • Institution
  • Field
  • : “Board Investigation in Airport"
  • : Computer Based Training (CBT)”, 21-24 April 2008 di JCLEC, Semarang
  • : Interviewing
  • 11.
  • Certificate
  • Institution
  • Field
  • : “Southeast Asia Regional Bulk Cash Smuggling Training”
  • : 21- 24 April 2008 di JCLEC, Semarang
  • : Accounting
  • 12.
  • Certificate
  • Institution
  • Field
  • : “Pelatihan Intelijen Tingkat Dasar / Basic Intelligence Training”
  • : 26-28 Februari 2008 di PPATK, Jakarta.
  • : Integration

Detail Partner

Please login to view this

Rating and Review

0 Rating and Review Course

Related Courses



Public Comments

Login or Register to leave a comment review
0 Comment